Hubungi Kami
WhatsApp
Berikut Daftar FAQ yang Tersedia

    Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kepala sekolah dan guru dari Sekolah Penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain

    Program Sekolah Penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselarasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran.

    Kemendikbud akan membuka pendaftaran untuk kepala sekolah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terpilih untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak. Kepala sekolah yang mendaftar akan diseleksi untuk kemudian ditetapkan oleh tim panel

    Program Sekolah Penggerak berbeda dengan program sekolah model atau sekolah rujukan. Perbedaannya adalah, Program Sekolah Penggerak:

    1. Merupakan program kolaborasi antara Kemdikbud dengan Pemerintah Daerah
    2. Terdiri dari 5 jenis intervensi yang terintegrasi berupa pendampingan konsultatif dan asimetris kepada Pemerintah Daerah, pelatihan dan pendampingan kepala sekolah dan guru, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah
    3. Memiliki ruang lingkup untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB, baik sekolah negeri dan swasta mencakup seluruh kondisi
    4. Dilakukan secara berkelanjutan, hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak

     

    Program Sekolah Model atau Sekolah Rujukan merupakan program Pusat dengan intervensi parsial, berupa:

    1. Bimtek
    2. Bantuan Pemerintah
    3. Ruang lingkup tidak mencakup seluruh kondisi sekolah

    Banyak keuntungan yang akan didapat bagi sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak, yaitu:

    1. Peningkatan mutu hasil belajardalam kurun waktu 3 tahun
    2. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru
    3. Percepatan digitalisasi sekolah
    4. Kesempatan menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain
    5. Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila
    6. Mendapatkan pendampingan intensif
    7. Memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran dengan paradigma baru

    Selaras dengan kebijakan Standar Pelayanan Minimal serta target SDG, jenjang PAUD perlu dimaknai sebagai fondasi dari jenjang pendidikan dasar. Sehingga fokus Sekolah Penggerak untuk PAUD adalah penguatan kapasitas satuan PAUD untuk dapat memberikan layanan berkualitas agar anak secara holistik siap bersekolah (siap secara sosial emosional dan kognitif) dengan didampingi oleh keluarga dan ekosistem pendidikan di daerahnya. Fokus pada penguatan kapasitas satuan PAUD, diharapkan akan mengimbas kualitas layanan juga ke peserta didik usia di bawah 5 tahun yang ada di satuan tersebut.

    Center of Excellence atau Pusat Keunggulan adalah upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan DUDI, serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya dengan insentif bantuan fisik dan non fisik. Perbedaan terdapat pada mekanisme penentuan sekolah dan adanya kerja sama dengan industri.

    Program Guru Penggerak adalah program peningkatan kompetensi di bidang kepemimpinan bagi guru-guru yang terpilih melalui proses seleksi. Sedangkan Program Sekolah Penggerak adalah program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan intervensi menyeluruh baik kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Guru. Pemilihan Sekolah Penggerak dilakukan melalui seleksi Kepala Sekolah dan ditetapkan bersama antara Kemendikbud dan pemerintah daerah.

    Program Sekolah Penggerak menyasar sekolah yang memiliki kondisi awal berbeda-beda. Melalui intervensi yang dilakukan, diharapkan setiap sekolah akan bergerak ke arah yang lebih baik. Indikator keberhasilan adalah progres, yaitu bagaimana sekolah tersebut dapat menggerakkan dirinya dan pada akhirnya menggerakan sekolah lain dan bukanlah kondisi akhir dari sekolah itu sendiri.

    Komunitas Penggerak fokus kepada peningkatan kapasitas individu (GTK) dan khusus untuk kompetensi tertentu dan dilakukan oleh organisasi mitra. Program Sekolah Penggerak fokus pada peningkatan mutu hasil belajar siswa dengan melakukan 5 intervensi secara menyeluruh dan dilakukan oleh Kemendikbud bersama pemerintah daerah.

    Program Sekolah Penggerak dan Program Organisasi Penggerak adalah bagian dari strategi Merdeka Belajar yang memiliki pendekatan berbeda untuk tujuan yang sama, yaitu berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa.

    Sekolah yang telah didampingi Kmunitas Penggerak belum bisa ikut Program Sekolah Penggerak agar tidak mencampurbaurkan program yang berbeda di satu sekolah.

    Daerah yang telah ada Komunitas Penggerak bisa ikut Program Sekolah Penggerak asalkan sekolah yang dipilih untuk menjadi Sekolah Penggerak bukanlah sekolah yang didampingi Organisasi Penggerak.

    Ada kuota jumlah Sekolah Penggerak di setiap Kabupaten/Kota.

    Sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak akan ditetapkan oleh panel yang terdiri dari pemerintah daerah dan Kemdikbud.

    Kepala sekolah yang saat ini menjadi pendamping atau pengajar praktik calon Guru Penggerak diperbolehkan mengikuti seleksi dengan tetap menjaga profesionalisme di setiap perannya.

    Terdapat kriteria umum dan kriteria seleksi.                                                 
    Kriteria Umum:
    1. Memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas
    2. Terdaftar dalam data pokok pendidikan
    3. Membuat surat pernyataan yang menerangkan poin 1 diatas
    4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika,  dan zat aditif (jika dinyatakan lulus pada seleksi tahap 2)
    5. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    6. Tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

    Kriteria Seleksi:
    1. Memiliki tujuan/misi yang akan dicapai 
    2. Memiliki kompetensi kepemimpinan pembelajaran
    3. Memiliki kemampuan mendampingi (coaching) atau mentoring
    4. Memiliki kemampuan membangun kerjasama
    5. Berorientasi pada pembelajaran
    6. Memiliki kematangan etika

    Sekolah yang memiliki Calon Guru Penggerak boleh mengikuti seleksi program Sekolah Penggerak.

    Tahun 2021 belum semua Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak karena kapasitas pelatih ahli yang akan mendampingi kepala sekolah dan guru terbatas.

    Kabupaten/Kota dipilih berdasarkan kesanggupan atau komitmen untuk mendukung Program Sekolah Pengggerak dalam hal anggaran dan kebijakan, terutama utk tidak merotasi kepala sekolah dan guru selama 4 tahun kecuali dengan izin Direktorat Kemendikbud terkait.

    Sekolah diseleksi dari kepala sekolah yang mendaftar dan lulus seleksi. Kriteria sekolah yang dipilih berdasarkan keterwakilan mutu sekolah, dan harus setiap jenjang berada dalam lokasi kabupaten/kota yang sama di kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

    Penyelenggaraan secara mandiri belum dapat dilaksanakan karena beberapa intervensi seperti platform digital, pelatihan, dan pendampingan sangat spesifik sehingga belum dapat dilakukan secara mandiri. Selain itu, dalam waktu 3 tahun, implementasi akan bergulir ke seluruh kabupaten/kota.

    Terdapat 7 tahap dalam menetapkan sekolah menjadi sekolah penggerak: 

    1. Penentuan daerah sasaran oleh Kemdikbud

    2. Pembuatan nota kesepahaman (MOU) Kemdikbud dengan Pemda

    3. Registrasi kepala PAUD, SD, SMP, SMA, SLB melalui laman sekolah penggerak

    4. Seleksi tahap 1: Esai, CV, dan tes bakat skolastik

    5. Seleksi tahap 2: Simulasi mengajar dan wawancara

    6. Pleno kelulusan oleh tim panel Kemdikbud dan Pemda

    7. Pengumuman dan penetapan sekolah sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak oleh Kemdikbud dan Pemda

    Yang dimaksud dengan kriteria tersebut adalah kepala sekolah tidak dapat dipilih apabila masa tugasnya kurang dari 4 tahun seperti:

    - Kepala sekolah usia 57, 58, 59, 60 tahun

    - Kepala sekolah yang baru diangkat (masa tugas pertama/kedua) pada usia 56 tahun

    Selain itu yang tidak dapat dipilih adalah:

    - Kepala sekolah jenjang SMK (karena SMK nanti bukan PSP, namun program SMK Pusat Keunggulan (COE)).

    Benar, peserta yang ikut seleksi tahap 2 adalah peserta yang sudah lulus seleksi tahap 1.

    Dua asesor saat simulasi mengajar dan wawancara disediakan dari Kemendikbud dan sudah tersertifikasi asesor. Dalam seleksi, Pemda akan terlibat saat pleno keputusan penetapan sekolah berdasarkan hasil seleksi tahap 1 dan tahap 2. Kemendikbud dan Pemda akan bersama-sama menetapkan sekolah pelaksana program sekolah penggerak.

    Kuota sekolah akan dilihat dari hasil seleksi dan berdasarkan proyeksi kuota nasional sebanyak 2.500 sekolah.

    Calon Guru Penggerak yang sedang mengikuti pendidikan kemudian diberi amanah menjadi PLT kepala sekolah, diperbolehkan mengikuti seleksi Program Sekolah Penggerak dengan tetap menjaga profesionalisme di setiap perannya.

    Program Sekolah Penggerak merupakan kolaborasi antara Kemdikbud dengan Pemerintah Daerah, maka pembiayaan dianggarkan oleh kedua belah pihak, dari APBN dan APBD.

    Bantuan finansial dalam bentuk BOS Kinerja yang dipergunakan untuk membantu proses pembelajaran.

    Anggaran daerah dapat meliputi, tapi tidak terbatas,

    1. Buku terkait pembelajaran dengan paradigma baru
    2. Fasilitas sanitasi
    3. Dukungan akses untuk platform teknologi pendidikan (termasuk dan tidak terbatas pada akses, jaringan)
    4. Peralatan TIK
    5. Pertemuan yang berhubungan dengan Program Sekolah Penggerak
    6. Perangkat ajar

    Besar anggaran daerah disesuaikan dengan jumlah sekolah, kepala sekolah dan guru yang mengikuti Program Sekolah Penggerak untuk keperluan yang disebutkan di pertanyaan nomor di atas.

    Bagi daerah yang telah memiliki perencanaan program peningkatan mutu 2021 dapat diintegrasikan ke dalam Program Sekolah Penggerak. Namun apabila di tahun 2021 belum teranggarkan untuk program tertentu yang dapat diintegrasikan dimaksud maka Program Sekolah Penggerak dapat secara khusus dianggarkan pada tahun 2022

    Pendaftaran melalui laman sekolah penggerak di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran-sekolah-penggerak/

    Saat pendaftaran peserta mengisi biodata, esai dan mengunggah dokumen yang disyaratkan.

    CV bisa dedit, namun untuk esai jika sudah ditekan simpan, tidak bisa dilakukan edit.

    Saat mengisi CV tidak perlu melampirkan sertifikat. Cukup tuliskan dan ceritakan pengalaman sesuai intruksi yang diminta.

    Untuk kepala sekolah/satuan/pengelola milik masyarakat yang tidak secara spesifik memiliki peridoe masa tugas, silahkan mencantumkan "Persyaratan tidak relevan", dan dijelaskan dalam surat pernyataan.

    Setiap jenis satuan PAUD boleh mendaftarkan diri dalam Program Sekolah Penggerak, diutamakan satuan yang peserta didiknya mayoritas usia 5-6 tahun.

    Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala tidak hanya setahun sekali. Monev akan dilakukan dengan metode RCT (Randomized Controlled Trial), FGD (Focus Group Discussion) , survei, wawancara, dan etnografi.

    Hasil evaluasi akan menjadi masukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Program Sekolah Penggerak sehingga tahun berikutnya sekolah dapat lebih baik pencapaiannya.

    Satuan pendidikan Nonformal (SKB/PKBM) belum masuk Sekolah penggerak pada tahun ajaran 2021/2022, tetapi akan masuk pada tahun ajaran berikutnya (2022/2023) sebagai perluasan sasaran sekolah (satuan pendidikan) penggerak.

    Intervensi sekolah penggerak sama baik untuk pendidikan formal maupun non formal.

    Perbedaanya di satuan pendidikan nonformal, terutama di PKBM tidak ada konsekuensi jenjang karir bagi guru/tutor dan kepala satuan pendidikan. tetapi bagi pamong belajar/guru PNS di SKB memungkinkan untuk jenjang karir menjadi Kepala SKB ataupun penilik pendidikan masyarakat.

    Platform teknologi bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan pada Sekolah Penggerak dalam proses pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, dan tata kelola sumber daya sekolah.

    Platform teknologi akan terdiri dari:

    • Platform Guru: Pembelajaran
    • Platform Guru: Profil Guru & Pengembangan Kompetensi
    • Platform Sumber Daya Sekolah
    • Dashboard Rapor Pendidikan

    Pihak sekolah yang akan memperoleh manfaat adalah:

    • Guru - dapat mengembangkan diri dan menyampaikan pembelajaran dengan paradigma baru (melalui Platform Guru)
    • Kepala Sekolah, Bendahara, Pengawas - dapat mengelola sumber daya sekolah dengan lebih cepat dan tepat (melalui Platform Sumber Daya Sekolah)
    • Kepala Sekolah dan Pengawas - dapat menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran (melalui Dashboard Rapor Pendidikan) 

    Untuk menggunakan platform teknologi, sekolah perlu memiliki:

    • Akses terhadap listrik
    • Akses terhadap internet (dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual)
    • Smartphone/ tablet (berbasis Android)
    • Laptop
    • Kemampuan dasar pemanfaatan TIK

    • Sekolah dapat memaksimalkan penggunaan dana BOS untuk keperluan akses platform teknologi
    • Sekolah berkonsultasi dengan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan penyelenggaraan platform teknologi
    • Sedapat mungkin Kemendikbud akan menyediakan konten platform teknologi yang bersifat offline atau luring untuk melayani sekolah dengan akses yang terbatas

    • Sebagian besar fitur akan mulai bisa digunakan di tahun ajaran baru 2021/2022
    • Pembangunan platform teknologi akan dilakukan secara berkelanjutan, dimana fitur-fitur akan terus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna

    • Sedapat mungkin platform teknologi dirancang untuk dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh pihak sekolah
    • Akan ada kegiatan pelatihan literasi teknologi maupun pendamping teknologi yang berperan untuk membantu sekolah untuk membiasakan diri dalam menggunakan platform teknologi termasuk dalam aspek dasar pengoperasian perangkat TIK
    • Kemendikbud juga akan menyediakan situs yang memuat panduan penggunaan platform yang dapat diakses kapan saja

    Salah satu platform teknologi yang disediakan untuk mendukung para guru agar dapat mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensinya, dan berkembang secara karier. Platform ini akan terus berkembang ke depannya dengan fitur-fitur yang dapat membantu guru menjadi pendidik yang lebih baik ke depannya.

    Pengguna Platform Merdeka Mengajar adalah para guru dan kepala sekolah. Sebagian produk di dalam Platform Merdeka Mengajar hanya dapat digunakan oleh guru dan kepala sekolah dalam program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan.

    Platform Merdeka Mengajar dapat diakses dan digunakan oleh perangkat berbasis sistem operasi Android, seperti smartphone android dan chromebook. Platform Merdeka Mengajar juga menyediakan akses melalui Web dengan menggunakan browser yang tersedia pada laptop atau smartphone. Platform hanya bisa diakses pada saat perangkat tersambung ke jaringan internet.

    Bantuan dapat diperoleh dengan menghubungi nomor WA: 081281435091

    Platform Merdeka Mengajar disediakan secara gratis. Namun kuota jaringan internet untuk mengakses platform ditanggung oleh masing-masing pengguna.

    Beberapa produk di Platform Merdeka Mengajar akan secara otomatis diperbaharui apabila perangkat tersambung ke jaringan internet. Namun, ada pula notifikasi yang akan menginformasikan apabila pembaharuan produk membutuhkan update atau tindakan pembaharuan.

    Melalui produk Perangkat Ajar maka guru dapat memperoleh inspirasi materi pengajaran sesuai dengan mata pelajaran dan fase tertentu yang menjadi bagiannya. Setiap perangkat ajar juga dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran agar guru dapat menavigasi proses pembelajaran sesuai kebutuhannya.

    Produk Perangkat Ajar merupakan bagian dari platform Merdeka Mengajar, berisikan kumpulan materi pengajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam mencari materi pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan fase belajar yang diinginkan.

    Perangkat Ajar adalah berbagai modul ajar, buku teks pelajaran, video pembelajaran, modul projek, dan bahan lainnya yang digunakan pendidik dalam upaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan Capaian Pembelajaran.

    Pemerintah menyediakan perangkat ajar untuk membantu pendidik yang membutuhkan bahan atau inspirasi dalam pengajaran. Pendidik memiliki kemerdekaan untuk memilih dan memodifikasi perangkat ajar yang tersedia, ataupun membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik peserta didik.

    Untuk mengakses produk Perangkat Ajar maka pengguna perlu login ke Platform Merdeka Mengajar terlebih dahulu dengan menggunakan akun belajar.id.

    * ketahui lebih lanjut mengenai akun belajar.id

    Semua Guru (dan Kepala Sekolah) pada Satuan pendidikan yang berada dalam program Sekolah Penggerak dan SMK Program Keunggulan.

    Produk Perangkat Ajar mulai dapat digunakan sejak tanggal 5 Juli 2021 oleh semua guru pada Satuan Pendidikan SD, SMP, dan SMA yang berada dalam program Sekolah Penggerak serta SMK Pusat Keunggulan; untuk PAUD, produk Perangkat Ajar dapat diakses di bulan Agustus 2021.

    Produk Perangkat Ajar merupakan bagian dari Platform Merdeka Mengajar yang dapat diunduh dan diinstal dari Play Store.

    Dapat mencari perangkat ajar berdasarkan mata pelajaran dan fase untuk kemudian dibaca. Perangkat Ajar juga dapat ditandai dan disimpan ke dalam folder, atau diunduh sesuai dengan kebutuhan.

    Dengan "mengunduh", pengguna akan mendapatkan perangkat ajar di dalam gawai. Sedangkan dengan "menandai", perangkat ajar dapat diakses secara lebih cepat dan dikelola ke dalam berbagai jenis folder yang disimpan di dalam aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

    Kepala sekolah, pengawas, penilik, dan perwakilan guru yang akan dilatih dan didampingi.

    Pelatihan dan pendampingan akan diberikan selama 3 tahun ajaran.

    Sekolah akan didampingi oleh pelatih ahli, dan komite pembelajaran guru.

    Pendampingan akan dilakukan 2-4 minggu sekali selama program.

    Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait:

    1. Pengembangan diri dan warga sekolah secara berkelanjutan
    2. Kepemimpinan Pembelajaran
    3. Pengelolaan dan Pengembangan Sekolah
    4. Penggunaan platform digital

     

    Guru-guru akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait:

    1. Pengembangan diri dan karier
    2. Praktik pembelajaran profesional
    3. Penggunaan platform digital

    Pendampingan akan dilakukan dalam bentuk in-house training, coaching dan komunitas belajar di sekolah.

    Peningkatan kompetensi Guru dan Kepala Sekolah dilakukan dengan dua tahap, yaitu pelatihan dan pendampingan. Program pelatihan untuk Komite Pembelajaran akan dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan untuk guru akan dilakukan di tingkat sekolah. Pendampingan dari pengawas dan pelatih ahli akan dilakukan di tingkat sekolah.

    1. Pelatihan awal akan diselenggarakan oleh Kemendikbud antara 15 Mei - 30 Juni untuk kepala sekolah dan guru-guru yang dipilih. Kemendikbud juga akan mendukung sekolah-sekolah sepanjang tahun dengan bimbingan terus menerus setiap 2 - 4 minggu.
    2. Kepala sekolah dan guru-guru yang dipilih yang mengikuti pelatihan tersebut diharapkan melakukan pelatihan di sekolah dan bimbingan terus menerus untuk guru-guru lainnya.
    3. Kemendikbud juga akan menyediakan sumber daya pelatihan daring dalam Guru Belajar dan akan meluncurkan aplikasi microlearning untuk mendukung guru-guru dalam mengakses materi-materi dan praktik baik dalam kepemimpinan dan pedagogi.

    Tujuan In House Training agar peserta dapat:

    1. Merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan perannya sebagai guru/pendidik PAUD dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara;
    2. Mengidenfikasi komponen kerangka kurikulum dan peranan pemangku kepentigan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid; 
    3. Mengidentifikasi rasional, tujuan dan elemen capaian pembelajaran pada berbagai mata pelajaran yang diampu, mengaitkan peranan capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat pencapaian siswa (kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan anak); 
    4. Mengidentifikasi keterkaitan antara profil lulusan dengan visi dan misi sekolah, program dan pembelajaran di kelas, menginvestigasi sumber daya dan tantangan wilayahnya untuk merancang projek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan; 
    5. Menerapkan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP) dan modul ajar dalam pengembangan ATP dan modul ajar serta sumber belajar yang dibutuhkan untuk mendukung penerapannya; 
    6. Menggunakan TIK dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, cara mengakses platform digital, platform sumber daya sekolah, platform guru, dan platform rapor pendidikan.

    Peserta memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan, profil pelajar pancasila, dan implikasinya dalam pembelajaran.

    Total durasi pelaksanaan In House Training adalah 74 JP.

    In House Training harus diselesaikan sebelum tahun ajaran baru dimulai.

    Peserta In House Training adalah guru/pendidik PAUD di Sekolah Penggerak, berasal dari kelas yang menjadi sasaran implementasi kurikulum Sekolah Penggerak tahun 2021, yaitu:

    1. Jenjang TK: guru atau pendidik PAUD kelompok A dan B 
    2. Jenjang SD: guru kelas 1, kelas 4, mata pelajaran Pendidikan Agama, dan PJOK 
    3. Jenjang SMP: guru kelas 7 mata pelajaran Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Matemaka, Bahasa Inggris, IPA terpadu, IPS terpadu, PJOK, Informaka, Seni, dan Bimbingan dan Konseling 
    4. Jenjang SMA: guru kelas 10 mata pelajaran Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Matemaka, Bahasa Inggris, IPA terpadu, IPS terpadu, PJOK, Informaka, seni, dan Bimbingan dan Konseling 
    5. Jenjang SLB: guru ketunaan sesuai dengan jenis ketunaan di satuan pendidikan 

     Selain sasaran di atas, guru lainnya pada sekolah penggerak juga dapat memberikan informasi tentang program sekolah penggerak dan implementasi pembelajaran di sekolah penggerak melalui kegiatan sosialisasi.

    In House Training dilakukan secara daring dan/atau luring sesuai kondisi satuan pendidikan masing-masing. 

    Jika dilakukan secara daring, maka satuan pendidikan memilih platform yang sesuai kondisi dan sarana prasarana di satuan pendidikan masing-masing

    Jika dilakukan secara luring, maka satuan pendidikan dapat mengatur waktu pelaksanaan pelatihan.

    Ditjen GTK

     1. Membuat NSPK

     2. Membuat panduan In House Training

     3. Melakukan kegiatan Penjaminan Mutu

     4. Mengkoordinasikan In House Training dengan para pemangku kebijakan terkait4. capaian pembelajaran;

    PPPPTK dan LPPKSPS

     1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan In House Training dengan satuan Pendidikan dan dinas Pendidikan, terkait:

       a. Waktu pelaksanaan In House Training

       b. Mekanisme pelaksanaan In House Training di satuan Pendidikan

       c. Rencana anggaran untuk pelaksanaan In House Training

     2. Mengkoordinasikan pendampingan In House Training

       a. Tugas Pendamping: Manajemen, Instruktur, dan admin.

       b. Waktu Pendampingan

       c. Jadwal pendampingan terpadu 

     3. Menerima dan melakukan reviu laporan pelaksanaan In House Training

       a. Template laporan In House Training: sesuai dengan panduan 

       b. Mekanisme pelaporan

       c. Template laporan pendampingan

    Dinas Pendidikan 

     1. Mengkoordinasikan pelaksanaan In House Training dengan satuan pendidikan terkait 

     2. Menerima dan melakukan reviu laporan pelaksanaan In House Training 1. orientasi pelatihan;

    Pengawas Sekolah

     1. Menjadi bagian dari komite pembelajaran serta menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana implementasi pelaksanaan In House Training yang telah ditentukan satuan pendidikan; 

     2. Memonitor pelaksanaan In House Training dengan cara mengisi lembar evaluasi yang tersedia

    Pengajar In House Training (Komite pembelajaran)

     1. Memonitor keaktifan peserta dalam pembelajaran

     2. Memfasilitasi proses belajar peserta

     3. Memberikan umpan balik terhadap tugas peserta

     4. Memberikan nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta

     5. Mengolah nilai akhir peserta

     6. Melaporkan hasil pelaksanaan In House Training kepada UPT dan Dinas Pendidikan 

    Instruktur Nasional dan Narasumber Bimtek

     1. Menjadi tempat bertanya bagi komite pembelajaran terkait materi kunci dalam In House Training

     2. Mendukung pelaksanaan In House Training dengan membagikan sumber belajar dan strategi fasilitasi yang efektifPeserta dapat:

    Koordinator Pelatih Ahli

     1. Melakukan monitoring pelaksanaan In House Training

     2. Melakukan pelaporan evaluasi pelaksanaan In House Training melalui jalur yang dijelaskan pada alur pelaporan

    Peserta In House Training

     1. Mengikuti seluruh materi sesuai jadwal yang ditentukan

     2. Melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kolaboratif

     3. Mengerjakan tes awal dan tes akhir

     4. Menyelesaikan dan mengumpulkan seluruh tugas dan tagihan

     5. Mengisi instrumen evaluasi pengajar dan pelaksanaan In House Training.

    1. Peserta In House Training yang mendapatkan bantuan konsumsi adalah guru kelas 1, 4, 7, 10, semua mapel, 5 ketunaan, dan pendidik PAUD

    2. Bagi sekolah yang tidak memiliki sasaran In House Training dapat langsung melaksanakan workshop penyusunan kurikulum operasional sekolah, dan tidak mendapatkan bantuan konsumsi.

    Tugas Pendamping In House Training

     Manajemen

     1. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan komite pembelajaran

     2. Mereviu keterlakasanaan In House Training

     3. Memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan IH

     Instruktur

     1. Berkoordinasi dengan komite pembelajaran terkait proses pembelajaran

     2. Melakukan identifikasi permasalahan selama In House Training dan jika luring dilengkapi dengan observasi langsung pelaksanaan In House Training.

     3. Melakukan refleksi berdasarkan hasil observasi

     4. Memberikan umpan balik terhadap hasil refleksi

     Admin

     1. Berkoordinasi dengan panitia In House Training 

     2. Melakukan pengecekan dan penegasan kembali terkait dokumen keuangan In House Training

    Waktu Pendampingan

     1. Manajemen melakukan pendampingan In House Training. Satu pendamping manajeman untuk satu kabupaten melakukan pendampingan sampling sekolah. 

     2. Instruktur melakukan pendampingan di pertengahan atau akhir kegiatan In House Training. Satu pendamping instruktur melakukan pendampingan pada 3-5 sekolah. Dalam satu hari instruktur melakukan pendampingan pada 1 sekolah.

     3. Admin melakukan pendampingan diakhir kegiatan. Satu pendamping admin melakukan pendampingan pada 2-4 sekolah. Dalam satu hari admin melakukan pendampingan pada 1-2 sekolah.

    Mekasnisme pelaporan dilakukan secara berkala:

     1. Pada laporan tahap 1 (awal), hari ke-1 In House Training, setelah tes awal, dilaporkan data kehadiran peserta, narasumber, pejabat pembuka, pemaparan kebijakan dan komitmen bersama, hasil pengolahan hasil tes awal.

     2. Pada laporan tahap ke 2 (tengah), hari ke-4 atau ke-5, dilaporkan data kehadiran peserta, narasumber, hal baik dan kendala yang dihadapi baik akademis dan non akademis serta kendala yang dihadapi.

     3. Pada laporan tahap ke 3 (akhir), dilakukan 2 minggu setelah In House Training dilaksanakan, 

     4. Proses pelaporan akan dilakukan di SIMPKB

    Teknis distribusi soal tes awal, tes akhir, instrumen evaluasi pengajar dan penyelenggaraan sebagai berikut;

    1. Distribusi soal tes awal dan tes akhir diserahkan kepada komite pembelajaran (KP)
    2. Bentuk tes berupa pilihan ganda
    3. Analisis butir soal dilakukan oleh KP (optional)

    Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan In House Training yang kemudian bisa untuk mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigama baru di sekolah penggerak adalah:

     1. Dokumen kurikulum operasional sekolah;

     2. Capaian In House Training sesuai dengan yang tertera di panduan.

    Analisis hasil evaluasi pengajar dan penyelenggaraan In House Training

     Pengolahan hasil evaluasi dilakukan oleh komite pembelajaran

    1. Pelaksanaan pendampingan IHT secara daring dilakukan melalui pertemuan virtual bagi 2-4 sekolah pada jenjang yang sama dengan pertimbangan jumlah peserta. 

    2. Durasi pertemuan virtual untuk pendampingan IHT secara daring adalah 135 menit atau setara dengan 3JP untuk satu kali pendampingan.

    3. Dalam pendampingan secara daring, setiap IN akan diberikan komponen uang saku dari uang harian perjadin sebesar 75.000/JP.

    4. Bagi satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan IHT, dikarenakan sudah tidak ada sasaran guru kelas/guru BK yang sama, akan tetap mendapatkan pendampingan secara daring melalui tatap muka virtual.

    5. Seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pendampingan secara daring (peserta dan instruktur) diberikan bantuan biaya koneksi sebesar 100.000 per kegiatan.

    6.  Penyediaan fasilitas pertemuan virtual menjadi tanggung jawab PPPPTK/LPPKS-PS.

    1. Untuk pendampingan luring menggunakan skema pembayaran perjadin.

    2. Pertemuan luring di satuan pendidikan hanya diberikan bantuan konsumsi.

    Komite Pembelajaran dari satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak terdiri dari:

     PAUD: Penilik, Kepala Sekolah, pendidik PAUD yang malayani peseta didik usia 5 sampai dengan 6 tahun.

     SD: Pengawas, Kepala Sekolah, Guru kelas 1 dan 4, guru Pendidikan Agama, dan guru PJOK

     SMP dan SMA: Pengawas, Kepala Sekolah, 10 guru mata pelajaran, 1 guru BK

     SMK: Pengawas, Kepala Sekolah, Wakakur, guru 8 mata pelajaran umum, guru IPAS, Informatika, dan 2 Program Keahlian.

    Mekanisme penentuan sasaran sebagai berikut;

     Kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak mengusulkan data perwakilan guru dari satuan pendidikannya ke Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya;

     Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi data peserta pelatihan untuk setiap jenjang pendidikan;

     Dinas pendidikan mengajukan data peserta pelatihan ke UPT (PPPPTK dan LPPKSPS) sesuai wilayah binaannya;

     Selanjutnya UPT mengirimkan undangan Pelatihan Pembelajaran bagi Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pendidik PAUD, dan Pengawas Sekolah/Penilik Melalui Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya;

     Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya menerbitkan Surat Tugas bagi peserta untuk mengikuti pelatihan.

    Pelatihan Komite Pembelajaran dilakukan selama 74 JP (@45 menit) di tingkat nasional, dengan materi sebagai berikut:

     1. Kebijakan program sekolah penggerak;

     2. orientasi pelatihan;

     3. pendidikan yang memerdekakan;

     4. kerangka kurikulum;

     5. capaian pembelajaran;

     6. perangkat ajar;

     7. asesmen;

     8. kurikulum operasional di satuan pendidikan;

     9. pelaksanaan in house training di satuan pendidikan;

     10. pengenalan literasi digital;

     11. tes awal dan tes akhir; dan

     12. evaluasi penyelenggaraan.

    Instruktur yang bertugas pada pelatihan komite pembelajaran adalah peserta bimtek calon Instruktur yang telah ditetapkan sebagai instruktur melalui surat keputusan. Jumlah dan sebaran instruktur disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UPT penyelenggara pelatihan.

    Instruktur pelatihan bertugas memfasilitasi pelatihan kepada komite pembelajaran. Instruktur terdiri dari unsur widyaiswara, pengawas sekolah/penilik, kepala satuan pendidikan, guru, pendidik PAUD, dosen, dan praktisi pendidikan lainnya, yang memenuhi persyaratan.

    Pelatihan bagi Komite Pembelajaran meliputi:

    • Pelatihan Implementasi Pembelajaran bagi perwakilan guru dan pendidik PAUD pada setiap satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak.
    • Pelatihan Kepemimpinan dan Implementasi Pembelajaran bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Sekolah/Penilik pelaksana Program Sekolah Penggerak.

    Penyelenggara pelatihan ini adalah Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS), yang berperan untuk:

    1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK berkenaan dengan agenda, sasaran dan lokasi pelaksanaan pelatihan;
    2. Mengidentifikasi peserta pelatihan sesuai dengan satuan sekolah penyelenggara program sekolah penggerak di wilayah binaan;
    3. Mengidentifikasi instruktur yang dapat berperan pada pelatihan komite pembelajaran sesuai wilayah binaan;
    4. Menyiapkan perangkat penyelenggara pelatihan;
    5. Melaksanakan pelatihan komite pembelajaran pada program sekolah penggerak;
    6. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan komite pembelajaran pada program sekolah penggerak;
    7. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) kepada peserta pelatihan.

    Peserta Pelatihan

     1. Mengikuti seluruh materi sesuai jadwal yang ditentukan; 

     2. Melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kolaboratif; 

     3. Mengerjakan tes awal dan tes akhir;

     4. Menyelesaikan dan mengumpulkan seluruh tugas dan tagihan.

     

     Instruktur Pelatihan

     1. Memonitor keaktifan peserta dalam pembelajaran daring; 

     2. Memfasilitasi proses belajar peserta;

     3. Memberikan umpan balik terhadap tugas yang diunggah peserta; 

     4. Memberikan nilai sikap dan keterampilan peserta;

     5. Mengolah nilai akhir peserta; dan

     6. Memberikan rekomendasi terhadap kelulusan peserta.

     

     Admin LMS

     1. Melakukan rekapitulasi terhadap keaktifan peserta;

     2. Membantu pengajar memfasilitasi pelaksanaan diskusi di LMS sesuai dengan waktu yang ditetapkan;

     3. Memberikan solusi terhadap permasalahaan teknis yang dihadapi oleh pengajar & peserta.

    Aspek Evaluasi:

     1) Evaluasi pengetahuan, dilakukan melalui tes awal dan akhir;

     2) Evaluasi keterampilan dilakukan melaluipenugasan;

     3) Evaluasi sikap, dilakukan melalui pengamatan komitmen peserta dalam kehadiran, kerjasama dan tanggung jawab dalam melaksanakan penugasan, serta keaktifan dalam diskusi.

    Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan dengan unsur-unsur yang dinilai meliputi:

    1. Sistematika penyajian;
    2. Kemampuan menyajikan;
    3. Kesesuaian materi yang disampaikan dengan tujuan pelatihan;
    4. Ketepatan waktu dan kehadiran;
    5. Penggunaan metode dan alat bantu pembelajaran;
    6. Sikap dan perilaku;
    7. Cara menjawab pertanyaan dari peserta (sistematika dan rasionalitas jawaban);
    8. Penggunaan bahasa;
    9. Pemberian motivasi kepada peserta; dan
    10. Kerapian berpakaian.

    Peserta yang telah menyelesaikan tahapan pelatihan akan memperoleh sertifikat berpredikat.

    Sertifikat berpredikat yang akan dikeluarkan oleh PPPPTK dan LPPKSPS akan berupa sertifikat elektronik yang kemudian akan diunggah di SIMPKB. Peserta dapat mengunduh sertifikat elektronik tersebut pada akun simPKB masing-masing.

    Program akan dilanjutkan dengan Kepala Sekolah pengganti. Untuk teknis pelaksanaannya akan didiskusikan lebih lanjut.

    Secara peraturan, jika kepala sekolah masih mendapatkan kesempatan menjadi kepala sekolah untuk periode keempat, maka kepala sekolah harus lulus uji kompetensi. Jika kepala sekolah sudah lulus seleksi menjadi penyelenggara Program Sekolah Penggerak (PSP), dan sudah menjalankan PSP selama 3 tahun serta masih punya kesempatan menjadi keala sekolah pada periode keempat, maka kepala sekolah tidak perlu lagi mengikuti uji kompetensi. Pengalaman lulus seleksi dan melaksanakan PSP dapat menjadi pengganti uji kompetensi kepala sekolah untuk melanjutkan periode keempat.

    Unsur dalam Komite Pembelajaran berdasarkan jenjang adalah sebagai berikut:

    1. PAUD: Kepala satuan pendidikan, pengawas/ penilik, dan 2 pendidik
    2. SD: Kepala sekolah, pengawas, 2 guru mewakili kelas rendah dan kelas tinggi, dan dan perwakilan 1 guru/mapel
    3. SMP: Kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan 1 guru/mapel
    4. SMA: Kepala sekolah, pengawas dan perwakilan 1 guru/mapel
    5. SLB : Kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan 1 guru/guru kelas kekhususan (SD) atau 1 guru/ mapel dan program kekhususan (SMPLB dan SMALB)

    Perwakilan guru untuk komite pembelajaran akan dipilih oleh kepala sekolah yang menyelenggarakan program sekolah penggerak.

    Akan tersedia laporan yang memotret kondisi mutu pendidikan yang dikumpulkan dari berbagai sumber data dan akan dirujuk oleh seluruh pemangku kepentingan untuk evaluasi dan perencanaan.  

    Laporan ini dapat digunakan oleh satuan pendidikan dan pemda sebagai instrumen refleksi diri utk identifikasi area perbaikan sehingga dapat merancang kegiatan perbaikan yang tepat.

    Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi dimana konten akan lebih optimal agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum.

    Untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh memang perlu adanya penyesuaian kebijakan dan praktik pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dengan menyiapkan ekosistem sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya.

    Dalam Program Sekolah Penggerak dan SMK PK, implementasi pembelajaran dengan paradigma baru hanya salah satu intervensinya. Intervensi yang lain adalah pendampingan konsultatif dan asimetris kepada Pemerintah Daerah, pelatihan dan pendampingan kepala sekolah dan guru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.

    Sekolah yang belum menjadi Sekolah Penggerak belum boleh implementasi pembelajaran dengan paradigma baru, perlu menunggu sampai pembelajaran paradigma baru ini diimplementasikan untuk sekolah non-Sekolah Penggerak. Kemungkinan di Tahun Ajaran 2022/2023.

    Pada Tahun Ajaran 2021/2022 pembelajaran paradigma baru ini diimplementasi terbatas di Sekolah Penggerak. Tujuannya untuk memantau proses implementasi, mendapatkan umpan balik, serta mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian isi pembelajaran paradigma baru tersebut sebelum diimplementasi lebih luas.

    Profil Pelajar Pancasila tidak hanya berlaku untuk sekolah yang menggunakan pembelajaran paradigma baru saja, namun berlaku juga untuk sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013.

    Dalam penyusunannya, Profil Pelajar Pancasila sudah memetakan/merujuk PPK sehingga dalam implementasinya, tidak akan bertentangan. Dengan penyesuaian sesuai dengan kemampuan sekolah, sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 boleh menerapkan pembelajaran berbasis projek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila seperti yang dilakukan oleh Sekolah Penggerak atau SMK/PK.

    Profil Pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan.

    Di sekolah, profil Pelajar Pancasila perlu dikembangkan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu budaya sekolah, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan kokurikuler berupa pembelajaran melalui projek. Dengan demikian, projek ini bukan satu-satunya metode melainkan penguatan upaya mengembangkan profil Pelajar Pancasila.

    Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui projek dengan sasaran utama dimensi profil Pelajar Pancasila. Selain itu siswa akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya.

    Sekolah perlu mengalokasikan waktu agar guru bisa bekerja secara kolaboratif. Kolaborasi akan menjadi kunci sukses/tidaknya sebuah projek. Dalam pelaksanaan projek guru-guru harus berkolaborasi secara lintas ilmu untuk merencanakan, memfasilitasi dan menjalankan asesmen.

    Projek penguatan profil Pelajar Pancasila akan dijalankan terpisah dari mata pelajaran, namun mengambil sebagian waktu dari keseluruhan pembelajaran di sekolah.

    Profil Pelajar Pancasila berguna sebagai kompas bagi pendidik dan Pelajar Indonesia. Profil Pelajar Pancasila menjabarkan tujuan Pendidikan Nasional secara lebih rinci terkait cita-cita, visi misi, dan tujuan pendidikan ke peserta didik dan seluruh komponen satuan pendidikan.

    Profil Pelajar Pancasila memberikan gambaran yang ingin dituju mengenai karakter dan kemampuan Pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Indonesia, sehingga pendidik dan pelajar mengetahui apa harapan negara terhadap hasil pendidikan dan berusaha mewujudkannya bersama.

    Dimensi profil Pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didik. Dimensi-dimensi Profil Pelajar Pancasila adalah (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) berkebinekaan global, (3) bergotong-royong, (4) mandiri, (5) bernalar kritis, (6) kreatif. Sebagai contoh, mampu mengelola waktu belajar dan merancang strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar adalah sikap yang terbangun sebagai hasil dari perkembangan dimensi Mandiri.

    Setiap mata pelajaran, program, dan kegiatan di sekolah diharapkan mendukung ketercapaian profil Pelajar Pancasila dengan memasukkannya dalam pembelajaran. Profil Pelajar Pancasila juga akan diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter yang dituju.

    Pengaruh langsung dari profil Pelajar Pancasila: adanya projek penguatan profil Pelajar Pancasila sejak jenjang PAUD sampai dengan SMA dan SMK, juga di SLB.

    Pengaruh tidak langsung kepada sekolah adalah adanya Asesmen Nasional, khususnya survei lingkungan belajar dan survei karakter merupakan metode untuk memantau lingkungan belajar yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

    PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Pentingnya Pendidikan Karakter ditunjukkan dan dikuatkan dalam profil Pelajar Pancasila dengan menjadikannya sebagai arah karakter yang dituju dalam pendidikan Indonesia.

    PPK tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan dan pembiasaan di sekolah masing-masing yang terintegrasi dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Program PPK adalah usaha dan amanat kebijakan dari UU Sisdiknas dalam mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3).

    Nasionalisme terbangun dari perwujudan dimensi-dimensi profil Pelajar Pancasila. Nasionalisme merupakan buah dari perkembangan dimensi Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia (yaitu Akhlak Bernegara), dimensi Bergotong Royong, juga dimensi Berkebinekaan Global.

    Implementasi Profil Pelajar Pancasila dilakukan dengan melaksanakan kegiatan (pembelajaran, program, projek, dsb) yang tujuannya adalah ketercapaian Profil Pelajar Pancasila. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pelaku pendidikan lainnya juga diharapkan untuk memiliki profil ini, dengan kerjasama antara satuan pendidikan, orangtua, dan masyarakat serta didukung oleh para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan.

    Projek Profil Pelajar Pancasila memiliki rapor tersendiri yang akan membantu rekam jejak ketercapaian profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari hasil pendidikan, sehingga satuan pendidikan juga perlu tidak terburu-buru dalam mengukur ketercapaian profil, melainkan membangun kompetensi dan karakter tersebut secara konsisten dan melihat perkembangannya melalui penilaian projek.

    Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila diajarkan secara kolaboratif (team teaching) oleh guru mata pelajaran dan guru kelas. Karena projek ini memiliki target utama pengembangan profil Pelajar Pancasila maka semua guru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas perlu terlibat dalam perencanaan, pengajaran dan asesmen.

    Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan projek penguatan profil Pelajar Pancasila. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam satu tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler/mingguan.

    Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam FAQ per jenjang

    Tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya saja JP (jam pelajaran) untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran: 1) pembelajaran intrakurikuler, dan 2) projek penguatan profil Pelajar Pancasila

    Jadi jika dihitung JP kegiatan belajar rutin di kelas (intrakurikuler) saja, memang seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan dengan K13. Namun selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk projek penguatan profil Pelajar Pancasila.

    Untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yg ada di profil pelajar Pancasila, perlu penguatan selain di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program lainnya dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian untuk memastikan ini berjalan, maka diberikan alokasi waktu tersendiri.

    Tidak berpengaruh, projek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru.

    CP merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran.

    CP bukan pengganti SKL/STPPA. Dalam kerangka kurikulum, CP kedudukannya di bawah SNP (Standar Nasional Pendidikan), setara dengan KI-KD dalam Kurikulum 2013.

    SKL tetap menjadi acuan untuk mengukur kompetensi lulusan.

    Kompetensi adalah rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, dan disposisi (sikap) tentang ilmu pengetahuan, sikap terhadap belajar (dorongan untuk belajar, menggali konsep lebih dalam), jadi tidak sepatutnya dipisahkan.

    Sebuah penyederhanaan agar siswa memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi, guru dan sekolah bisa lebih leluasa untuk menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan kondisi siswa. Peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian (Teaching at The Right Level), kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya karena CP dibuat dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak.

    Teaching at the Right Level adalah salah satu semangat di merdeka belajar, dimana pengajaran pada peserta didik disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya. Guru melakukan asesmen terhadap level pembelajaran peserta didik, mengelompokkannya sesuai dengan yang memiliki tingkat capaian dan kemampuan yang serupa, dan memberikan intervensi pengajaran dan beragam aktivitas pembelajaran sesuai dari level pembelajarannya tersebut, bukan hanya melihat dari usia dan kelasnya.

    Mengajarkan kemampuan dasar yang perlu dimiliki peserta didik dan menelusuri kemajuannya. Jika anak berada di kelas 4 SD namun kemampuan dasar yang dimiliki belum sampai ke level yang diharapkan pada level kelas tersebut, maka guru perlu memberikan intervensi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik saat itu, menuntaskan kebutuhan belajarnya, dan tidak memaksakan pengajaran yang ada di level kelas 4.

    Guru menganalisis kompetensi yang ada di CP per fase lalu menurunkannya pada kompetensi yang dicapai siswa di kelas yang diajarnya. Kompetensi ini disusun secara berjenjang dari awal tahun hingga akhir tahun. Guru kemudian menurunkan kompetensi ini dalam indikator capaian kompetensi untuk diukur dalam asesmen (bisa dalam bentuk lembar amatan atau bentuk asesmen yang lain)

    Secara intensif, transparan dan personal, Guru juga berkomunikasi dengan siswa dan orangtua selama proses pembelajaran terkait dengan hasil assesmen diagnostic, formatif dan sumatif. Selanjutnya, guru bekerjasama dengan Guru BK untuk mengidentifikasi potensi siswa dan strategi untuk memfasilitasi pengembangan potensi tersebut.

    Target utama projek ini adalah penguatan profil Pelajar Pancasila sebagai tujuan jangka panjang  pembelajaran. Oleh karena itu tujuan projek ini tidak berkaitan langsung dengan konten/capaian pembelajaran dari mapel yang sedang dipelajari. Dalam implementasinya, guru kelas dan guru mapel berkolaborasi dan fokus pada pencapaian dimensi profil Pelajar Pancasila dalam perencanaan dan fasilitasi kegiatan projek ini. 

    Dalam rangkaian kegiatannya siswa akan menggali pemahaman dan mencari solusi mengenai isu-isu yang dikemas dalam tujuh tema berdasarkan SDG. Berbagai macam keterampilan dan pengetahuan akan dikembangkan untuk pendalaman isu, penyelesaian masalah dan tidak dipisah-pisah dalam mata pelajaran.

    Perkembangan Profil Pelajar Pancasila akan dilaporkan dalam rapor terpisah dari intrakurikuler. Dalam rapor ini akan tertera sub elemen dimensi Profil Pelajar Pancasila yang dipilih dalam sebuah tema.

    Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam projek adalah hal-hal yang kontekstual dan umum. Meskipun dalam intrakurikuler belum dipelajari, namun peserta didik berkesempatan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan keterampilan tersebut melalui projek. Dengan demikian, saat didiskusikan dalam intrakurikuler mereka sudah memiliki pengetahuan awal dan lebih siap untuk mempelajarinya lebih jauh.

    Sekolah yang menggunakan K13 bisa melakukan projek penguatan Profil Pelajar Pancasila, bila sekolah bisa menyesuaikan pengelolaan waktu dan kolaborasi antar guru.

    Perangkat ajar terdiri dari buku teks dan modul ajar, yang digunakan untuk membantu guru dalam mengimplementasikan pembelajaran paradigma baru. Melalui perangkat ajar, diharapkan guru dapat menyelenggarakan proses belajar yang bermakna sesuai dengan prinsip bahwa siswa perlu belajar sesuai dengan tahapan dan kebutuhannya. 

    Perangkat ajar dapat diakses melalui media cetak dan secara daring.                                                         

    Media Cetak
    Buku teks akan disediakan Kemendikbud secara daring dan cetak dengan prosedur distribusi sesuai peraturan berlaku.

    Daring
    Modul ajar dapat diakses dan digunakan pada platform perangkat ajar mengikuti langkah-langkah petunjuk.

    Modul ajar adalah perangkat bantu mengajar yang memuat hal-hal yang diperlukan dan langkah pengajaran secara detail dalam satu unit/topik, yang bisa diselenggarakan dalam satu atau beberapa jam pelajaran.

    Guru yang membutuhkan bantuan mengajar sebuah materi, dapat mengakses perangkat ajar tersebut dan melihat kebutuhan konteks pengajaran. Utamanya Guru harus berefleksi dengan kebutuhan dan pengaplikasian di kelas.

    Silabus dan RPP tetap dibuat. Silabus dan RPP dikembangkan sesuai dengan standar proses atau surat edaran nomor 14 tahun 2019.

    Modul ajar pada dasarnya adalah perencanaan pembelajaran secara lengkap disusun berdasarkan topik dalam lingkup kelas. Sementara ATP merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu lebih panjang dalam lingkup sekolah. Silabus dapat dikembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi ATP yang disediakan oleh Pemerintah maupun ATP yang dikembangkan secara mandiri. 

    Modul ajar dapat dianggap sebagai RPP, sehingga guru yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh Pemerintah ataupun mengembangkan secara mandiri, tidak perlu lagi membuat RPP secara terpisah. Guru dapat mengembangkan modul ajar melalui adaptasi modul ajar dari Pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks satuan pendidikan.

    Buku teks yang ada saat ini masih dapat digunakan selama isinya selaras dengan Capaian Pembelajaran. Buku teks adalah salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk membantu guru dan peserta didik untuk mencapai CP.

    Ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang berupa nilai kuantitatif.

     

    Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran.

    Capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya.

    Untuk acuan kriteria diberikan keleluasaan kepada guru untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.

    Acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi akhir adalah kompetensi esensial pada tujuan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu.

    Hasil belajar melalui projek ditulis dalam rapor siswa akhir tahun (rapor semester 2), dalam format yang berbeda dengan hasil belajar intrakurikuler. Rapor ini menggambarkan perkembangan sub elemen profil Pelajar Pancasila yang dipilih dalam tema projek di tahun ajaran.

    Secara kualitatif dengan kriteria yang telah ditetapkan mengacu pada dimensi dan elemen pada profil Pelajar Pancasila.

    Projek penguatan profil Pelajar Pancasila tidak terkait dengan mata pelajaran.

    Secara kuantitatif dengan nilai akhir mempertimbangkan hasil assessment sumatif dan formatif.

    Laporan hasil belajar intrakurikuler akan diberikan kepada peserta didik pada setiap akhir semester.

    Peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan profil potret ketercapaian tujuan pembelajaran.

    Ya, STPPA adalah rujukan utama Kemendikbud dalam merancang CP. STPPA juga dapat digunakan guru untuk memantau tumbuh kembang anak dari tahun ke tahun. CP tidak dirancang untuk memantau perkembangan dari tahun ke tahun, karena CP merupakan tujuan dari program pembelajaran di PAUD yang dicapai di akhir program PAUD sebelum anak melanjutkan ke jenjang SD.

    Guru merujuk pada Capaian Pembelajaran, karena CP sudah memadukan 1) STPPA, 2) Standar Isi, dan 3) Standar Penilaian. Maka lebih praktis dan terarah apabila guru menggunakan CP. Selain itu, CP PAUD juga memuat arah kebijakan model pembelajaran (pedagogi) yang tidak ada dalam STPPA.

    Pendekatan tematik tetap digunakan, namun tidak menjadi suatu kewajiban. Satuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

    Metode Sentra tetap digunakan, tapi tidak menjadi satu-satunya metode yang dilaksanakan di sekolah. Pembelajaran paradigma baru ini juga mendorong untuk melaksanakan pembelajaran berbasis projek, berbasis masalah, dan metode-metode lainnya yang utamanya mendukung anak bebas bereksplorasi.

    Pusat Kurikulum dan Perbukuan menerbitkan buku panduan guru terkait kerangka kurikulum dan merdeka bermain serta keterkaitannya dengan Profil Pelajar Pancasila dan Capaian Pembelajaran. Buku lainnya menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran berbasis buku dan projek Profil Pelajar Pancasila. Selain itu, pemerintah juga menyediakan modul ajar.

    Di satuan PAUD yang dikenalkan adalah kegiatan pra membaca, pra matematika, dan pra menulis dengan menggunakan pendekatan bermain.Tidak ada pelarangan untuk mengajarkan calistung, yang perlu diperhatikan adalah metode pengajarannya. Pengajaran calistung dikembalikan kepada kebutuhan dan minat anak, kemudian dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari dan bermakna, bukan dengan drilling atau hanya dengan pengisian lembar kerja. 

    STTPA tetap menjadi standar dalam kurikulum PAUD, CP merupakan kendaraan yang dirancang pemerintah untuk mencapai lebih optimalnya perkembangan anak seperti yang tercantum di STTPA dan juga menekankan kemampuan yang perlu dimiliki anak sebagai respon dari perubahan yang terjadi di lingkungan baik lokal, nasional,maupun global.

    Model pembelajaran seperti project, inquiry, cooperative learning, dan model pembelajaran lain yang relevan dapat digunakan selama dapat membangun pengalaman belajar bermakna, kontekstual, dan sesuai minat anak.

    Panduan tentang pembelajaran paradigma baru, Capaian Pembelajaran, pembelajaran berbasis buku bacaan anak, dan pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, guru dapat menggunakan dari sumber-sumber lainnya.

    Anak usia SD masih melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Mereka juga masih dalam tahap berpikir konkrit/sederhana, holistik, komprehensif, namun tidak detail. Penggabungan IPA dan IPS diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan.

    IPAS mulai diajarkan di Fase B (kelas 3) untuk menguatkan kesadaran anak terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun sosial.

    Murid SD dapat menyelesaikan seluruh capaian pembelajaran dalam 6 tahun. CP dibuat per fase (2 tahun) agar ada lebih banyak waktu untuk mencapainya. guru perlu melakukan asesmen untuk melihat pencapaian siswa terhadap CP dan jika asesmen menunjukkan bahwa murid harus mengulang suatu konsep atau topik, guru perlu mengajarkannya dengan menggunakan pendekatan yang sesuai. Asesmen tersebut, dengan demikian, perlu dilakukan secara berkala agar bisa dilakukan intervensi sesuai kebutuhan agar siswa bisa mencapai CP di akhir tahun dengan proses optimal.

    Pada setiap akhir fase, terdapat kompetensi yang sama yang harus dicapai oleh peserta didik, namun alur untuk mencapai akhir fase tersebut yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan belajar, karakteristik, dan perkembangan peserta didik yang beragam.

    Murid mengejar ketertinggalan dengan cara guru menentukan strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan hasil asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya.

    Mata pelajaran Informatika menjadi mata pelajaran wajib. Prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran Seni (Seni Musik, Seni Tari, Seni Rupa, Seni Teater).

    Kelas 10
    K13: Kelas 10 mulai masuk program peminatan (IPA, IPS, atau Bahasa dan Budaya);
    Pembelajaran paradigma baru di Sekolah Penggerak: di kelas 10 siswa mempelajari seluruh mata pelajaran yang sama dengan di kelas 9

    Peminatan
    K13: Peminatan berupa program yang tersekat: IPA, IPS, dan Bahasa & Budaya, dimulai sejak kelas 10
    Pembelajaran paradigma baru di Sekolah Penggerak: Peminatan berupa mata pelajaran pilihan, dimulai sejak kelas 11.

    Projek penguatan profil Pelajar Pancasila
    Lihat halaman "Umum" tentang projek penguatan profil Pelajar Pancasila

    Tidak ada peminatan di kelas 10 karena; 1. siswa perlu menguatkan kembali kompetensi dasar/fondasi sebelum mereka mengambil keputusan tentang arah minat dan bakat akademik yang ingin mereka kembangkan.
    2. keputusan untuk menentukan pilihan akademik sebaiknya dilakukan saat anak sudah lebih matang secara psikologis, ketika mereka sudah di SMA, bukan di SMP.
    3. siswa dapat menggunakan 1 tahun masa belajar di SMA untuk mengenal pilihan-pilihan yang disediakan sekolah tersebut, sebelum mengambil keputusan terkait pelajaran yang ingin mereka dalami.
    4. memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk berdiskusi dengan Orangtua/wali dan Guru BK tentang minat dan bakatnya serta rencana masa depan.

    Tidak ada lagi penjurusan seperti yang dikenal pada K13, namun siswa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakan dan rencana masa depannya. Diantara pilihan tersebut terdapat pula mata pelajaran kewirausahaan, untuk membekali siswa dengan keterampilan hidup, terutama bila siswa tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

    Tidak ada jam pelajaran khusus BK di kelas, namun Guru BK memegang peranan penting dalam memimpin proses penelusuran minat dan bakat siswa bersama wali kelas dan atau guru lain, serta berdiskusi dengan setiap individu siswa dan orangtua/wali. Waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

    Akan ada penyesuaian terkait seleksi masuk perguruan tinggi. Seleksi masuk didasarkan pada mata pelajaran yang diambil oleh siswa bukan berdasarkan jurusannya.

    Siswa boleh mengganti pilihan mata pelajaran, walaupun kurang disarankan. Karena pelajaran di Kelas XII melanjutkan materi kelas XI, siswa yang baru mengambil suatu mata pelajaran di kelas XII perlu mengejar ketertinggalannya karena tidak mengikuti mata pelajaran tersebut di kelas XI.

    Saat ini Indonesia memiliki 4.700 perguruan tinggi dengan lulusan SMA dan SMK rata-rata sekitar 2-3 juta setiap tahunnya, namun yang diserap oleh perguruan tinggi baru sekitar 38 persen dari rata-rata tadi. Oleh sebab itu sekolah perlu mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang memampukan siswa untuk bekerja bila tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

    Total jam pelajaran yang dianjurkan per minggunya adalah 44 jam pelajaran, termasuk mata pelajaran pilihan. Siswa tidak disarankan untuk mengambil mata pelajaran yang menyebabkan total jam pelajaran tersebut lebih daripada yang ditentukan.

    Pemilihan mata pelajaran sebaiknya diarahkan sejak kelas X, sesuai dengan minat dan bakat siswa, dengan diskusi dan bimbingan guru, guru BK, dan orang tua

    Sekolah tetap dapat menggunakan SKS, dengan tetap merujuk pada CP yang ada.

    Unit inkuiri adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar dari sudut pandang berbagai mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran IPA dan IPS, dengan menggunakan metode inkuiri.

    Satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau daerah secara fleksibel dapat mengelola kurikulum muatan lokal.

    Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui tiga pilihan cara berikut ini. a. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain: Satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menentukan capaian pembelajaran untuk muatan lokal, kemudian memetakannya ke dalam mata pelajaran lain. Sebagai contoh, muatan tentang batik diintegrasikan dalam mata pelajaran Seni Rupa, muatan sejarah lokal suatu daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPS, dan sebagainya. b. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema projek penguatan profil Pelajar Pancasila: Satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema projek penguatan profil Pelajar Pancasila. Sebagai contoh, projek terkait dengan tema wirausaha dilakukan dengan mengeksplorasi potensi kerajinan lokal, projek dengan tema perubahan iklim dikaitkan dengan isu-isu lingkungan di wilayah tersebut, dan sebagainya. c. Mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler: Satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Dalam hal satuan pendidikan membuka mata pelajaran khusus muatan lokal, beban belajarnya maksimum 72 JP pertahun atau 2 JP perminggu.

    Penggunaan CP yang setara dengan KI KD pada K 13, kompetensi pada kelas 1 K-13 pendidikan khusus sama dengan kelas 1 di sekolah umum ( usia kronologis), sedangkan untuk CP pijakan awal untuk kelas 1 SDLB dengan usia mental (≤ 6-8 tahun), pada K 13 KI KD disusun untuk perketunaan, untuk pembelajaran paradigma baru hanya menggunakan 1 CP untuk semua ketunaan.

    CP-CP pendidikan khusus dibuat berdasarkan CP reguler yang telah dimodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ABK, sifat CP-CP pun fleksibel karena dibuat global dan berlaku untuk semua ketunaan dengan patokan kondisi anak berhambatan intelektual, karena jika tidak memiliki hambatan intelektual dapat menggunakan CP-CP di sekolah reguler.

    Buku untuk peserta didik berkebutuhan khusus tidak disusun perketunaan sehingga cukup 1 buku (untuk guru dan untuk siswa) dengan penyesuaian masing-masing kondisi peserta didik), informasi penyesuaian per ketunaan terdapat di buku guru

    ABKpun menerapkan project Pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang tak berbeda dengan sekolah reguler hanya saja kedalaman materi dan aktivitas disesuaikan dengan karakteritik dan kebutuhan ABK.

    Anak tidak selalu berada di fase yang sama untuk setiap mapel. Penetapan fase didasarkan pada hasil asesmen, seorang anak mungkin saja berada di fase yang berbeda untuk beberapa mata pelajaran. Penyesuaian dimungkinkan pada fase yang berbeda dari CP setiap mapel.

    Untuk SD keterampilan terwadahi dalam mata pelajaran seni dan prakarya

    Mapel keterampilan untuk ABK memiliki poris paling besar karena proyeksi pendidikan untuk ABK adalah kemandirian sehingga melalui mapel ketrampilan anak disiapkan pula untuk siap kerja dan mampu berwirausaha, terlebih CP-CP mapel ketrampilan didasarkan pada SK3PD (standar kompetensi kerja khusus bagi penyadang disabilitas) yang setara dengan SKKNI

    Mapel TIK termasuk rumpun/ kelompok mata pelajaran ketrampilan

    Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang dapat memilih 2 jenis keterampilan, pemilihan 1 jenis ketrampilan agar ABK lebih fokus mendalami 1 skill secara utuh sehingga siap kerja. Pemfokusan 1 jenis ketrampilan dilaksanakan di kelas 8. Sedangkan saat di kelas 7 siswa dapat masih dapat memilih 2 jenis ketrampilan dari 20 jenis ketrampilan yang ada.

    Prinsip penyusunan ATP sama dengan sekolah reguler, pembedanya adalah untuk anak dengan hambatan intelektual, ATP yang diturunkan dari CP pendidikan khusus berlaku untuk sama untuk semua ketunaan sehingga tujuan pembelajaran yang disusun berlaku sama dengan pembeda pada pendekatan yang disesuaikan dengan masing-masing karakteristik ketunaan.

    Satuan pendidikan dapat memilih pendekatan tematik maupun mata pelajaran dalam pengembangnnya, selain satuan pendidikan dapat memilih tema-tema yang kontekstual.

    Tes Bakat Skolastik (TBS) merupakan alat tes yang digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru.

    Tes Bakat Skolastik terdiri dari :

    • Subtes verbal sebanyak : 30 soal
    • Subtes kuantitatif sebanyak : 20 soal
    • Subtes penalaran sebanyak : 21 soal

    Total durasi pelaksanaan TBS adalah 85 menit dengan alokasi pengerjaan soal tes sebagai berikut: 

    • Subtes verbal    : 20 menit
    • Subtes kuantitatif     : 40 menit
    • Substes penalaran    : 25 menit

    Jika jaringan internet atau listrik dapat digunakan kembali pada saat TBS masih berlangsung, maka Anda masih bisa melanjutkan pengerjaan TBS dengan waktu yang tersisa.

     

    Jika jaringan internet atau listrik dapat digunakan kembali saat pelaksanaan TBS telah selesai, maka Anda akan diberikan kesempatan untuk mengulangi Tes Bakat Skolastik di jadwal yang kedua.

     

    Sangat diharapkan agar dapat dipersiapkan sambungan internet cadangan untuk mendukung kelancaran mengikuti TBS.

     

    Informasi jadwal pelaksanaan TBS bagi masing-masing peserta akan disampaikan melalui aplikasi seleksi/akun SIM PKB masing-masing. Menu seleksi TBS akan terbuka sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk masing-masing kandidat.

    Peserta yang hendak melaksanakan Tes Bakat Skolastik akan diberi kesempatan untuk melakukan Uji Coba Tes Bakat Skolastik. Peserta TBS bisa melakukan uji coba lebih dari satu kali. Uji coba kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan jeda waktu 60 menit dari uji coba pertama/ uji coba sebelumnya.

    Jika Anda berhalangan di jadwal TBS pertama dapat mengikuti TBS di jadwal yang kedua. Demikian pula sebaliknya, jika Anda berhalangan mengikuti jadwal TBS kedua, maka bisa mengikuti TBS di jadwal pertama. 

    Informasi jadwal akan disampaikan melalui aplikasi seleksi/akun SIM PKB masing-masing.

    Peserta diharapkan mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti pelaksanaan TBS sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. 

    Maksimal keterlambatan adalah 15 menit dari pelaksanaan TBS yang sudah ditetapkan untuk masing-masing kandidat, di atas 15 menit peserta tidak akan bisa mengakses TBS.

    Jawaban yang Anda kerjakan pada setiap subtes, baik yang selesai maupun yang tidak selesai, akan tersimpan secara otomatis di dalam sistem. Jawaban Anda akan tetap dinilai oleh sistem.

    Penilaian TBS adalah bagian dari penilaian tahap 1 yang terdiri dari 2 (dua) instrumen lainnya.

    Apabila Anda tidak ikut TBS ulang, nilai TBS pertama akan diambil sebagai nilai final TBS.

    Jika Anda ikut TBS dua kali, nilai TBS akan diambil dari nilai terbaik diantara dua nilai TBS.

    Pelatih Ahli Sekolah Penggerak adalah pendamping Kepala Sekolah, Guru/Pendidik PAUD, dan Pengawas Sekolah/ Penilik PAUD untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid. Pelatih Ahli mendampingi 3 (tiga) sampai 5 (lima) sekolah dalam 1 (satu) kabupaten, selama minimal 1 (satu) tahun.

    Pelatih Ahli akan berperan untuk:

    1. Mendorong kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan sekolah dan pemangku kepentingan di kabupaten
    2. Mengembangkan Komunitas Praktisi Kepala Sekolah, Guru / Pendidik PAUD dan Pengawas Sekolah / Penilik PAUD
    3. Melakukan monitoring kemajuan pembelajaran Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah/ Penilik, dan Guru/ Pendidik PAUD
    4. Mengembangkan kompetensi Kepala Sekolah, Guru / Pendidik PAUD dan Kepala Sekolah/ Penilik PAUD

    Keuntungan menjadi Pelatih Ahli adalah:

    1. Berkontribusi dalam upaya gotong-royong untuk transformasi pendidikan Indonesia
    2. Mendapatkan pengalaman mendampingi para pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru di daerah sasaran Program Sekolah Penggerak
    3. Selama menjalankan tugas mendapatkan apresiasi kerja profesional, biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi jika diperlukan untuk pelaksanaan Lokakarya maupun site visit di daerah sasaran Program Sekolah Penggerak (sesuai kebutuhan)
    4. Mendapatkan sertifikat bimbingan teknis Pelatih Ahli
    5. Kunjungan kerja 4-6 kali dalam satu tahun di sekolah yang didampingi

    Kalangan masyarakat yang bisa mendaftar menjadi Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak adalah:

    1. Akademisi (Dosen)
    2. Pengawas Sekolah di Daerah Sasaran Program Sekolah Penggerak angkatan 1 (111 Kab/Kota)
    3. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, manajemen sekolah, dan guru dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional
    4. Widyaiswara aktif
    5. Praktisi dan konsultan pendidikan
    6. Pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, guru/pendidik PAUD, widyaiswara

    Kriteria Umum Pelatih Ahli adalah:

    1. Warga negara Indonesia
    2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter setelah lolos seleksi tahap 2
    3. Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tigas puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun
    4. Memiliki pengalaman melakukan pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah minimal 2 (dua) tahun
    5. Terbiasa dengan teknologi (internet dan aplikasi)
    6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan
    7. Memiliki komitmen, semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi dan terbuka pada hal-hal baru
    8. Bersedia melakukan kunjungan lapangan sebanyak 4 kali dalam setahun
    9. Tidak memiliki peran sebagai asesor pada Guru Penggerak atau program Sekolah Penggerak
    10. Mengisi pakta integritas

    Kriteria khusus Pelatih Ahli adalah:
    Akademisi (Dosen)

    1. Mempunyai kualifikasi akademik pendidikan minimal S-2
    2. Berstatus dosen tetap ataupun dosen tidak tetap
    3. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu Program Sekolah Penggerak yang dibuktikan dengan surat ijin dan surat kesanggupan
    4. Memiliki pengalaman melakukan pendampingan dalam proses peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan/atau kualitas mutu sekolah minimal 2 (dua) tahun)

    Pengawas Sekolah Aktif
    1. Memiliki kualifikasi akademik minimum paling rendah S-1/D-4
    2. Bertugas di 111 kabupaten/kota sasaran sekolah penggerak
    3. Mendapatkan izin dari dinas pendidikan setempat untuk membantu kemendikbud melakukan implementasi program selama 1 tahun

    Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, Manajemen Sekolah, dan Guru dari Sekolah yang Mengembangkan Kurikulum Satuan Pendidikan Secara Mandiri dan/atau Menggunakan Kurikulum Internasional:
    1. Mempunyai kualifikasi akademik pendidikan minimal S1 / D4
    2. Berasal dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional
    3. Memiliki pengalaman mengajar minimum 5 tahun
    4. Mendapatkan izin dan direkomendasikan oleh pimpinan sekolah/ yayasan
    5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar sekolah dan pemerintah

    Widyaiswara Aktif
    1. Mempunyai kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S2
    2. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, pendidikan inklusif, dll
    3. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu pelaksanaan implementasi program Sekolah Penggerak yang dibuktikan dengan melampirkan surat izin.

    Praktisi/ Konsultan Pendidikan
    1. Mempunyai kualifikasi akademik pendidikan minimal S1 / D4
    2. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, pendidikan inklusif, dll
    3. Aktif berbagi praktik baik terkait pembelajaran (menulis buku, aktif memberikan pelatihan luring/daring, konten pendidikan di media sosial, dll.) atau pernah mendapatkan penghargaan paling rendah setingkat Kabupaten/Kota
    4. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu Kemendikbud dalam implementasi program Sekolah Penggerak selama 1 tahun yang dibuktikan dengan surat izin bagi yang berada di bawah institusi. Membuat surat rekomendasi bagi praktisi/konsultan individu.

    Pensiunan (Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah/Penilik, Guru/Pendidik PAUD, Widyaiswara)
    1. Mempunyai kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S1 atau D4
    2. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah
    3. Pernah menjabat sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, atau widyaiswara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan jabatan dari institusi tempat bekerja.

    Langkah-langkah dan alur pendaftaran calon Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak adalah:

    1. Calon Pelatih Ahli (PA) mendaftarkan diri melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak
    2. Mengikuti seleksi tahap 1, yakni pengisian biodata diri (CV), pengisian esai, dan unggah dokumen
    3. Jika lulus seleksi tahap 1, maka akan mengikuti seleksi tahap 2 yakni simulasi melatih dan wawancara
    4. Jika dinyatakan lulus seleksi tahap 2: mengunggah surat keterangan sehat jasmani dan rohani
    5. Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelatih Ahli
    6. Jika dinyatakan lulus, akan mendapatkan surat kelulusan Bimtek PA
    7. Mendapatkan SK Penugasan sebagai Pelatih Ahli
    8. Menjalankan tugas pendampingan sebagai PA
    9. Mengikuti kegiatan pengembangan PA (upgrading) secara berkala
    10. Melakukan refleksi akhir program selama 1 tahun penugasan
    11. Selesai bertugas di tahun pertama

    Masa kerja pelatih ahli adalah satu tahun. Jika diperlukan pendampingan di tahun kedua dan ketiga pelaksanaan program sekolah penggerak, maka pelatih ahli bisa jadi akan ada rotasi/perpindahan daerah sasaran (sesuai kebutuhan pendampingan)

    Tugas Pelatih Ahli memiliki fleksibilitas dari sisi pendampingan daring sehingga bisa menyesuaikan jadwal pekerjaan utama. Namun untuk pendampingan luring (mendampingi pengawas sekolah coaching ke kepala sekolah, refleksi dan penguatan pengawas sekolah, menghadiri Forum pemangku kepentingan, dan penguatan komite pembelajaran) harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

    Bagi widyaiswara: jumlah jam saat melakukan kegiatan pembimbingan dan pendampingan dapat diajukan penilaiannya sebagai salah satu unsur angka kredit utama pada unsur Dikjartih PNS, sub unsur Pelaksanaan Dikjartih PNS pada kegiatan:

    • Melaksanakan pembimbingan
    • Melaksanakan pendampingan OL/ PKL/ Benchmarking
    • Melaksanakan pendampingan Penulisan Kertas Kerja/ Proyek Perubahan

    Bagi dosen: jumlah jam saat melakukan pendampingan dapat diajukan penilaiannya sebagai salah satu unsur angka kredit melalui unsur pengabdian masyarakat

    Pelatih Ahli akan mendampingi 3 (tiga) sampai 5 (empat) sekolah dalam 1 (satu) kabupaten.

    Batas usia Pelatih Ahli saat pendaftaran minimal adalah 30 tahun dan maksimal 65 (enam puluh) lima tahun

    Pelatih ahli mendampingi satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak dengan mekanisme:

    1. Secara daring
      1. Mendampingi Pengawas Sekolah (lokakarya pengawas sekolah)
      2. Memfasilitasi Workshop bulanan dengan perwakilan komite pembelajaran
      3. Melakukan coaching kepada Kepada Kepala Sekolah
    2. Secara tatap muka langsung (luring) atau kunjungan lapang ke satuan pendidikan di kab/kota yang menjadi binaan
      1. Mendampingi Pengawas Sekolah coaching ke Kepala Sekolah.
      2. Memfasilitasi Refleksi dan Pelatihan Penguatan Pengawas Sekolah
      3. Memfasilitasi Forum Pemangku Kepentingan
      4. Memfasilitasi Penguatan Komite Pembelajaran

    Pelatih Ahli akan mendapatkan SK penetapan dari Direktur Jenderal GTK, Kemendikbud. Selanjutnya Pelatih Ahli akan ditugaskan ke Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah sasaran Program Sekolah Penggerak melalui penugasan dari masing-masing PPPPTK/LPPKSPS.

    Pelatih Ahli akan berkoordinasi dengan koordinator Pelatih Ahli yang telah ditunjuk di setiap PPPPTK/LPPKSPS. Pelatih Ahli di setiap bulannya harus menyerahkan laporan kegiatan ke PPPPTK/LPPKSPS. Koordinator Pelatih Ahli akan melakukan pengecekan laporan kegiatan setiap bulan. Koordinator Pelatih Ahli bertanggung jawab memberikan umpan balik terkait kinerja Pelatih Ahli secara berkala.

    Dalam persiapan kunjungan lapangan, Koordinator Pelatih Ahli bekerja sama dengan komite pembelajaran dalam mempersiapkan teknis penyelenggaraan sebelum kedatangan Pelatih Ahli ke lokasi.

    Setiap kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pelatih Ahli secara daring ataupun luring akan dipantau oleh Dinas Pendidikan (melalui pengawas sekolah/staf yang ditunjuk) dan oleh Koordinator Pelatih Ahli dari PPPPTK/LPPKSPS.

    Pelatih Ahli tidak bisa memilih Kabupaten/Kota sasaran. Kabupaten/Kota sasaran ditentukan oleh Kemendikbud. (perlu konfirmasi lagi)

    Pada angkatan pertama program Sekolah Penggerak, akan direkrut sebanyak kurang lebih 700 Pelatih Ahli yang akan mendampingi 2.500 sekolah pelaksana program Sekolah Penggerak.

    Terdapat kuota Pelatih Ahli dalam setiap Kabupaten/Kota, menyesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan yang menjadi pelaksana program sekolah penggerak di setiap Kabupaten/Kota. Pelatih ahli mendampingi 3 - 5 sekolah di setiap Kabupaten/Kota.

    Pelatih Ahli tidak boleh memilih lokasi penugasan dan jenjang sekolah. Lokasi dan jenjang satuan pendidikan yang akan didampingi Pelatih Ahli ditentukan oleh Kemendikbud. Penentuan lokasi pendampingan akan ditentukan berdasarkan letak kedekatan domisili Pelatih Ahli dengan daerah sasaran. Jika tidak terpenuhi akan dilihat dari ketersediaan Pelatih Ahli dari daerah lain.

    Pelatih Ahli akan mendampingi 3-5 sekolah selama minimal 1 (satu) tahun. Beban kerja setiap Pelatih Ahli tergantung dari jumlah sekolah yang didampingi dan frekuensi kunjungan lapangan yang dilakukan.
    Berikut simulasi perhitungan beban kerja Pelatih Ahli :

    Wilayah Jumlah Satuan Pendidikan Frekuensi Kunjungan Lapangan/tahun Jumlah JP dalam 1 tahun Rata-rata beban kerja (dalam JP)/bulan
    Non-3T 3 4 kali 424 35
    4 4 kali 448 37
    5 4 kali 472 39
    3T 3 6 kali 484 40
    4 6 kali 508 42
    5 6 kali 532 44

    Ya. Pelatih Ahli akan mendapatkan Bimbingan Teknis Penugasan sebagai Pelatih Ahli selama 144 jam pelajaran (JP)

    Calon Pelatih Ahli memerlukan Surat Izin dari pimpinan lembaga di tempat yang bersangkutan bertugas

    Lulusan Pendidikan Guru Penggerak baik dari Pengajar Praktik atau Guru Penggerak bisa mendaftarkan diri asal memenuhi kriteria sebagai berikut

    1. Mempunyai kualifikasi akademik pendidikan minimal S1/ D4
    2. Berasal dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional
    3. Memiliki pengalaman mengajar minimum 5 tahun
    4. Mendapatkan izin dan direkomendasikan oleh pimpinan sekolah/ yayasan
    5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar sekolah dan pemerintah

    Pelatih Ahli mendampingi pengawas sekolah untuk melakukan coaching (pendampingan) kepada kepala sekolah dan guru dalam melakukan transformasi pendidikan di sekolahnya.

    Pengajar Praktik Program Guru Penggerak mendampingi calon guru penggerak dalam menjalankan Pendidikan Guru Penggerak selama 9 bulan.

    Pelatih Ahli yang bertugas di wilayah terpencil (3T) akan melakukan kunjungan lapangan sebanyak 6 kali dalam 1 tahun pelaksanaan program.

    Di setiap kunjungan lapangan yang dilakukan, Pelatih Ahli akan melakukan kunjungan lapangan sebanyak 30-38 JP.

    Pelatih Ahli akan bekerja untuk daerah sasaran di sekolah penggerak selama 1-3 tahun. Proses penugasan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan pelatih ahli di daerah sasaran. Pelatih Ahli bisa saja bertugas di daerah asal domisilinya namun juga harus siap bertugas di daerah lain.

    Pendampingan daring dapat dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan dan kondisi. Pendampingan langsung dengan kunjungan lapang dilakukan secara terjadwal sesuai kesepakatan.

    Tidak. Anda akan mendapatkan kompensasi pembiayaan yang dibayarkan sesuai jam pelajaran yang dilakukan.

    Asesor Program Sekolah Penggerak tidak bisa mendaftar menjadi Pelatih Ahli.

    Pelatih Ahli mendampingi 3 (tiga) sampai 5 (lima) sekolah dalam 1 (satu) kabupaten, selama minimal 1 (satu) tahun. Namun bisa diperpanjang sampai 3 tahun sesuai dengan periode Sekolah Penggerak selama 3 tahun. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pelatih Ahli di sekolah atau wilayah tersebut.

    Calon instruktur direkomendasikan oleh UPT GTK.

    Calon instruktur meliputi berbagai unsur seperti guru, kepala sekolah, dosen, widyaiswara, praktisi pendidikan.

    Kelas bimtek calon instruktur dibagi menjadi dua kelas: kelas guru dan kelas kepala sekolah/pengawas/wakil kepala sekolah bidang kurikulum.

    Bimtek dilaksanakan selama 10 hari dengan total jam pelajaran 74 JP. Detail kegiatan bimtek bisa dilihat pada tautan berikut: bit.ly/JadwalBimtekCI

    Materi pelatihan bisa diakses melalui Learning Management System. Modul dan cacahan materinya biasanya dibagikan kepada narasumber saat penyamaan persepsi.

    Learning Management System atau LMS merupakan platform belajar daring yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran pada bimtek calon instruktur dan Pelatihan Komite Pembelajaran. Fasilitator (narasumber atau instruktur) dan peserta akan diberikan akses ke Learning Management System untuk kemudian terlibat pada kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang sesuai dengan perannya masing-masing.

    Fasilitator (narasumber atau instruktur) dan peserta akan didampingi admin Learning Management System yang akan siap sedia menjawab pertanyaan terkait teknis pengoperasian Learning Management System selama bimtek atau pelatihan berlangsung.

    Tutorial dalam bentuk video masih dalam proses pengembangan oleh tim Learning Management System.

    Narasumber bisa menginformasikannya ke panitia dengan memberikan bukti yang valid. Kemudian, panitia akan mengkoordinasikan dengan tim Learning Management System, tim SIMPKB untuk mencari pengganti dan kelas kelas akan diampu atau diteruskan oleh narasumber lain.

    Time Spent adalah waktu yang digunakan nara sumber dalam melakukan aktivitas pendampingan dalam kelas secara asinkronus, semua aktivitas nara sumber dicatat dan di simpan dalam sistem, waktu ini lah yang dijadikan patokan seorang nara sumber bertugas di sesi asinkronus.

    Narasumber dapat melihat di SIMPKB, di dasboard sudah muncul Time Spent-nya, bisa di lihat secara berkala kapan saja.

    Narasumber perlu memiliki akun SIMPKB untuk pengkelasan bimtek dan akses narasumber ke Learning Management System.

    Panitia akan meminta informasi kepada narasumber yang meliputi: nama lengkap, nomor telepon seluler,email aktif, tempat dan tanggal lahir Langkah selanjutnya, panitia akan meneruskan data/informasi tersebut kepada tim SIMPKB. Setelah akun SIMPKB dibuat, narasumber akan mendapatkan username dan password yang bisa digunakan untuk mengakses Learning Management System.

    Jika pengguna akun SIMPKB lupa password, pengguna dapat minta ke admin SIMPKB di dinas masing-masing. Jika pengguna berasal dari P4TK/balai/upt pusat bisa minta resetkan di operator SIMPKB pada satker masing masing. Jika pengguna berasal dari umum, dapat menggunakan email untuk langsung reset password di laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id pada login akun admin/personal, klik lupa kata sandi, kemudian masukan email yg digunakan untuk login SIMPKB.

    Pencairan honor bimtek dilakukan oleh bendahara dari masing-masing penanggungjawab. Bagi narasumber kelas Kepala/Pengawas Sekolah, pencairan honor dilakukan oleh tim keuangan PPPGTK. Bagi narasumber kelas guru, pencairan honor dilakukan oleh penanggung jawab berdasarkan jenjang kelas yang diampu narasumber. GTK PAUD untuk jenjang PAUD, DIKDAS untuk SD dan SMP, dan DIMKENDIKSUS untuk SMA dan SLB.

    Honor akan segera dibayarkan apabila proses verifikasi terhadap absensi, biodata, surat tugas, jumlah total JP, bukti rekaman di Learning Management System/SIMPKB dan nomor rekening narasumber sudah selesai.

    Biasanya pencairan honor dilakukan 2 tahap. Yang pertama pencairan honor sinkronus dan selanjutnya pencairan honor asinkornus. Honor akan dibayarkan sesuai dengan data yang didapat dari Learning Management System dan SIMPKB, sesuai dengan SBU, dan sesuai dengan yang tercantum di RKAKL.

    5% bagi yg tdk punya golongan, gol II, dan III. 15% bagi Gol. IV dan jabatan Direktur ke atas di perusahaan.

    Narasumber akan mendapatkan surat keterangan telah melaksanakan tugas sebagai narasumber pada bimtek calon instruktur.

    Pada bimtek calon instruktur, sesi sinkronus adalah sesi dimana narasumber dan peserta melakukan kegiatan pelatihan dalam ruang meeting virtual (google meet) yang sudah disediakan di Learning Management System.

    Sesi sinkronus pada bimtek calon instruktur biasanya dijadwalkan setiap pagi hari dengan rentang waktu dari pukul 8:00 - 12:00 WIB. Sedangkan, khusus untuk hari Jumat, sesi sinkronus dimulai pada pukul 7:30 - 11:30 WIB.

    Pihak-pihak yang terlibat atau hadir pada sesi sinkronus meliputi:

    • Narasumber sebagai fasilitator.
    • Calon instruktur sebagai peserta.
    • dan Admin Learning Management System sebagai pendamping.

    Apabila sesi sinkronus tidak bisa dilaksanakan pada jadwal yang sudah ditentukan, narasumber dan peserta diperbolehkan untuk membuat penjadwalan ulang berdasarkan kesepakatan antara narasumber, peserta, dan admin Learning Management System. Adapun penjadwalan ulang hanya bisa dilakukan di hari yang sama dengan jadwal yang sudah ditentukan. Narasumber dan peserta hanya diperbolehkan mengganti jam sesi sinkronus, bukan hari.

    Sesi asinkronus adalah sesi dimana calon instruktur melakukan kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas secara mandiri di Learning Management System. Sesi asinkronus ini biasanya dilakukan setiap harinya setelah sesi sinkronus selesai.

    Pada sesi asinkronus, narasumber memiliki kewajiban untuk memantau dan memberi umpan balik terhadap pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar, jawaban-jawaban, dan tugas-tugas yang dikerjakan oleh calon instruktur secara menyeluruh. Narasumber juga memiliki kewajiban untuk mengisi lembar observasi yang sudah disediakan di Learning Management System. Aktivitas narasumber pada sesi asinkronus akan direkam dan dijadikan salah satu acuan untuk pemberian hak narasumber.

    Penugasan di setiap unit modul dikumpulkan selambat-lambatnya pukul 06:30 WIB pagi di hari berikutnya. Sebagai gambaran, apabila pada hari Selasa terdapat penugasan di unit modul Pendidikan yang Memerdekakan, maka tenggat waktu untuk tugas ini adalah hari Rabu pukul 06:30 WIB.

    Calon instruktur melalui admin bisa menginformasikan kendala yang terjadi kepada narasumber sehingga terjadi kesepakatan antara calon instruktur dan narasumber terkait tenggat waktu pengumpulan tugas.

    Narasumber memiliki hak untuk memutuskan apakah tenggat waktu pengumpulan tugas bisa ditambah atau tidak untuk calon instruktur yang mengalami kendala dengan mempertimbangkan alasan atas keterlambatan tersebut.

    Ada 3 kriteria yang diukur pada bimtek calon instruktur:

    • Keterampilan (bobot 70%).
    • Pengetahuan (bobot 15%).
    • Kehadiran (bobot 15%).

    Ketiga kriteria ini diukur dengan menggunakan rubrik gabungan yang sudah terintegrasi di Learning Management System dan diisi oleh narasumber."

    Calon instruktur harus mendapatkan nilai akhir setidaknya 80,1 untuk mendapatkan predikat lulus.

    Narasumber pertama-tama perlu mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab nilai akhir yang didapatkan oleh calon instruktur tidak maksimal. Apabila alasannya bisa diterima narasumber, narasumber bisa mengagendakan penjadwalan tes ulang. Apabila hal di atas tidak memungkinkan, narasumber diperbolehkan untuk merevisi skor pada kriteria keterampilan.

    Rubrik yang ada di setiap unit modul dibuat sebagai alat yang dapat membantu narasumber memberikan umpan balik untuk tugas-tugas yang dikerjakan oleh calon instruktur.

    Rubrik yang ada di setiap unit modul tidak akan diakumulasikan menjadi nilai akhir. Rubrik penilaian di setiap unit modul hanya dibuat sebagai alat yang dapat membantu narasumber memberikan umpan balik untuk tugas-tugas yang dikerjakan oleh calon instruktur. Nilai akhir diambil dari rubrik gabungan dan mencerminkan 3 kriteria (keterampilan dengan bobot 70%, pengetahuan dengan bobot 15%, dan kehadiran dengan bobot 15%).

    Pengumuman kelulusan calon instruktur berdasarkan Surat Pengumuman Kelulusan Dir.PPPGTK dan SK penetapan Instruktur Dirjen GTK yang kemudian didistribusikan melalui UPT GTK. yang memenuhi kriteria kelulusan dan dapat diunduh melalui SIMPKB.

    Calon instruktur akan mendapatkan STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan) elektronik yang bisa peserta unduh di SIMPKB masing-masing.